Dasar Hukum
PERDA PROV. DKI JAKARTA NO. 10 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
OBJEK PAJAK
Yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
SUBJEK PAJAK
Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
WAJIB PAJAK
  1. Orang pribadi; Badan; yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  2. Pemungutan Pajak dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  3. Penyedia BBKB adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
TARIF PAJAK
Ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
DPP
Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
CARA PERHITUNGAN
TARIF PAJAK x DASAR PENGENAAN PAJAK.
MASA PAJAK
Jangka waktu 1 (satu) bulan takwim.
SAAT TERUTANG
Pada saat pembayaran atas pembelian bahan bakar kendaraan bermotor kepada penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
SYSTEM PEMUNGUTAN
Self Assessment : WP diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
Syarat Pendaftaran

1. Surat Permohonan dari Pemilik untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) ditujukan kepada :

Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Jl. Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat

2. KTP Pemohon

3. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD)

4. NPWP

5. SK Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak dari Direktorat Jenderal Minyak Bumi dan Gas

6. Sertifikat Izin Usaha

7. Surat Izin Usaha (Undang-Undang Gangguan) dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

8. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kecamatan

9. Izin Usaha Tetap dari Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP)

10. Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

11. Tanda Daftar Perusahaandari Suku Dinas Perdagangan

12. Surat Pernyataan Mulai Operasi

13. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Besar dari Dinas Perdagangan

14. Akta Perusahaan dari Notaris

15. SK Izin Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi dari Dinas Perindustrian dan Energi

Kewajiban Wajib Pajak
..update on progress..
Download Terkait
  • PERDA NO 6 TAHUN 2010 (Format file:pdf, Ukuran: 6.64 MB, Diunduh 8355 kali)
    Tentang: Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD)