Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

[spoiler title=”Dasar Hukum” open=”0″ style=”1″] [heading style=”1″] PERDA PROV. DKI JAKARTA NO. 10 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
[/heading]
[note color=”#FFCC00″]OBJEK PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]SUBJEK PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]WAJIB PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″]
  1. Orang pribadi; Badan; yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  2. Pemungutan Pajak dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  3. Penyedia BBKB adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]TARIF PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
[/note]
[note color=”#FFCC00″]DPP[/note] [note color=”#FFCC00″] Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]CARA PERHITUNGAN[/note] [note color=”#FFCC00″] TARIF PAJAK x DASAR PENGENAAN PAJAK.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]MASA PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Jangka waktu 1 (satu) bulan takwim.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]SAAT TERUTANG[/note] [note color=”#FFCC00″] Pada saat pembayaran atas pembelian bahan bakar kendaraan bermotor kepada penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]SYSTEM PEMUNGUTAN[/note] [note color=”#FFCC00″] Self Assessment : WP diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
[/note]
[/spoiler] [spoiler title=”Syarat Pendaftaran” open=”0″ style=”1″]

1. Surat Permohonan dari Pemilik untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) ditujukan kepada :

Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Jl. Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat

2. KTP Pemohon

3. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD)

4. NPWP

5. SK Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak dari Direktorat Jenderal Minyak Bumi dan Gas

6. Sertifikat Izin Usaha

7. Surat Izin Usaha (Undang-Undang Gangguan) dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

8. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kecamatan

9. Izin Usaha Tetap dari Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP)

10. Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

11. Tanda Daftar Perusahaandari Suku Dinas Perdagangan

12. Surat Pernyataan Mulai Operasi

13. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Besar dari Dinas Perdagangan

14. Akta Perusahaan dari Notaris

15. SK Izin Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi dari Dinas Perindustrian dan Energi
[/spoiler] [spoiler title=”Kewajiban Wajib Pajak” open=”0″ style=”1″] ..update on progress..
[/spoiler] [spoiler title=”Download Terkait” open=”0″ style=”1″]

  • [No Downloads found]
[/spoiler]