Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

[spoiler title=”Dasar Hukum” open=”0″ style=”1″] [heading style=”1″] PERDA PROV. DKI JAKARTA NO. 9 TAHUN 2010
TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
[/heading]
[note color=”#FFCC00″]OBJEK PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.; termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
[/note]
[note color=”#FFCC00″]DIKECUALIKAN[/note] [note color=”#FFCC00″]
  1. Kereta api; Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; Kendaraan bermotor yang dimiliki kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.
  2. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor meliputi : Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli; Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali untuk : Dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; diperdagangkan; dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]SUBJEK PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Orang pribadi; Badan; yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]WAJIB PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Orang pribadi; Badan; yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]TARIF PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″]
  1. Ditetapkan masing-masing sebagai berikut : Penyerahan pertama sebesar 10%, Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
  2. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan masing-masing sebagai berikut : Penyerahan pertama sebesar 0,75%; Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]DPP[/note] [note color=”#FFCC00″]
  1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
  2. NJKB ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]CARA PERHITUNGAN[/note] [note color=”#FFCC00″]
  1. TARIF PAJAK x DASAR PENGENAAN PAJAK.
  2. Pembayaran dilakukan pada saat pendaftaran.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]MASA PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyerahan kendaraan bermotor pertama ke penyerahan berikutnya.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]SAAT TERUTANG[/note] [note color=”#FFCC00″] Pada saat penyerahan kendaraan bermotor.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]PENDAFTARAN[/note] [note color=”#FFCC00″]
  1. Wajib Pajak wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
  2. Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pelayanan Pajak.
  3. Laporan tertulis paling sedikit berisi : nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan; tanggal, bulan, dan tahun penyerahan; nomor polisi kendaraan bermotor; lampiran fotokopi STNKB; dan khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]SYSTEM PEMUNGUTAN[/note] [note color=”#FFCC00″] Official Assessment : Pengenaan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
[/note]
[/spoiler] [spoiler title=”Syarat Pendaftaran” open=”0″ style=”1″] ..update on progress..
[/spoiler] [spoiler title=”Kewajiban Wajib Pajak” open=”0″ style=”1″] ..update on progress..
[/spoiler] [spoiler title=”Download Terkait” open=”0″ style=”1″]
  • Pergub Nomor 312 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Samsat DKI) (Format file:pdf, Ukuran: 3.71 MB, Diunduh 211 kali) Tentang: Pergub SOTK Unit PKB dan BBN-KB (Samsat DKI) turunan dari Perda Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  • SK KADIN NOMOR 3295 TAHUN 2015 (Format file:pdf, Ukuran: 1.12 MB, Diunduh 29 kali) Tentang: Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Badan Hukum Koperasi Jasa Angkutan Umum Orang.
  • Inkadin Nomor 2829 Tahun 2015 (Format file:pdf, Ukuran: 1.51 MB, Diunduh 260 kali) Tentang: Instruksi Kepala Dinas Pelayanan Pajak Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  • PERGUB NOMOR 210 TAHUN 2015 (Format file:rar, Ukuran: 11.06 MB, Diunduh 798 kali) Tentang: Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015
  • INGUB NOMOR 183/2015 (Format file:pdf, Ukuran: 336.08 kB, Diunduh 129 kali) Tentang: Integrasi Data Pajak Kendaraan Bemotor dengan Data Kependudukan Provinsi DKI Jakarta
  • SE 53/SE/2015 (Format file:pdf, Ukuran: 1.92 MB, Diunduh 266 kali) Tentang: Surat Edaran Nomor 53/SE/2015 Tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pergub No. 210/2015 Tentang Penghitungan Dasar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015
  • SE Kadin 53/SE/2015 (Format file:pdf, Ukuran: 1.92 MB, Diunduh 372 kali) Tentang: Nilai Jual Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pergub No. 210 Tahun 2015 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015
  • PERGUB NO. 136 TAHUN 2014 (Format file:pdf, Ukuran: 810.94 kB, Diunduh 1292 kali) Tentang: Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014
  • PERGUB NO. 77 TAHUN 2012 (Format file:pdf, Ukuran: 1.02 MB, Diunduh 5011 kali) Tentang: Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Penghapusan Sanksi Administrasi
  • PERGUB NO.30 TAHUN 2011 (Format file:zip, Ukuran: 16.21 MB, Diunduh 1822 kali) Tentang: Pembentukan Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  • PERDA NO. 9 TAHUN 2010 (Format file:pdf, Ukuran: 2.17 MB, Diunduh 4127 kali) Tentang: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
[/spoiler]