Downloads

Pajak Kendaraan Bermotor (16) »

  1. PERDA NO.2 TAHUN 2015
    Tentang: PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
  2. PERDA NO 8 TAHUN 2010 PKB STNK
    Tentang: Pajak Kendaraan Bermotor
  3. PERGUB NO. 77 TAHUN 2012 PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
    Tentang: Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Penghapusan Sanksi Administrasi
  4. PERGUB NO.30 TAHUN 2011 SOTK UNIT PKB
    Tentang: Pembentukan Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (15) »

  1. PERGUB NO. 77 TAHUN 2012 PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
    Tentang: Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Penghapusan Sanksi Administrasi
  2. PERDA NO. 9 TAHUN 2010 BBN-KB
    Tentang: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
  3. PERGUB NO.30 TAHUN 2011 SOTK UNIT PKB
    Tentang: Pembentukan Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  4. PERGUB NO. 136 TAHUN 2014 PKB & BBN-KB 2014
    Tentang: Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (5) »

  1. PERGUB NOMOR 47 TAHUN 2016
    Tentang: TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH
  2. INKADIN NOMOR 7 TAHUN 2016
    Tentang: PENERBITAN SURAT KETERANGAN LUNAS PAJAK DAERAH
  3. SK KADIN NOMOR 1047 TAHUN 2016 TTG FORMULIR PENDATAAN OBJEK
    Tentang: TENTANG BENTUK FORMULIR PENDATAAN OBJEK PAJAK DAERAH
  4. PERDA NOMOR 10 TAHUN 2010
    Tentang: PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pajak Hotel (17) »

  1. PERGUB NO. 224 TAHUN 2012 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI ONLINE
    Tentang: Pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir melalui online sistem
  2. PERDA NO.11 TAHUN 2010 PAJAK HOTEL
    Tentang: Pajak Hotel
  3. PERGUB NO. 92 TAHUN 2011 PELAPORAN ONLINE WP HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, PARKIR
    Tentang: Pelaksanaan Online System atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
  4. SE KADIN NOMOR 31/SE/2014 OPTIMALISASI PEMBAYARAN
    Tentang: Optimalisasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah

Pajak Hiburan (18) »

  1. PERGUB NO. 224 TAHUN 2012 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI ONLINE
    Tentang: Pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir melalui online sistem
  2. PERDA NO.3 TAHUN 2015 PAJAK HIBURAN
    Tentang: Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan
  3. PERGUB NO. 92 TAHUN 2011 PELAPORAN ONLINE WP HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, PARKIR
    Tentang: Pelaksanaan Online System atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
  4. PERDA NO. 13 TAHUN 2010 PAJAK HIBURAN
    Tentang: Pajak Hiburan

Pajak Restoran (17) »

  1. PERGUB NO. 224 TAHUN 2012 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI ONLINE
    Tentang: Pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir melalui online sistem
  2. PERGUB NO. 92 TAHUN 2011 PELAPORAN ONLINE WP HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, PARKIR
    Tentang: Pelaksanaan Online System atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
  3. PERDA NO. 11 TAHUN 2011 RESTORAN
    Tentang: Pajak Restoran
  4. SE KADIN NOMOR 31/SE/2014 OPTIMALISASI PEMBAYARAN
    Tentang: Optimalisasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah

Pajak Penerangan Jalan (6) »

  1. PERDA NO. 15 TAHUN 2010 PPJ
    Tentang: Pajak Penerangan Jalan
  2. PERGUB NOMOR 47 TAHUN 2016
    Tentang: TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH
  3. PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
    Tentang: Perda tentang Pajak Penerangan Jalan di Provinsi DKI Jakarta
  4. INKADIN NOMOR 7 TAHUN 2016
    Tentang: PENERBITAN SURAT KETERANGAN LUNAS PAJAK DAERAH

Pajak Reklame (19) »

  1. PERGUB NO. 27 TAHUN 2014 PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME SEBAGAI DASAR PENETAPAN REKLAME
    Tentang: Penetapan nilai sewa reklame sebagai dasar penetapan reklame
  2. PERDA NO. 12 TAHUN 2011 REKLAME
    Tentang: Pajak Reklame
  3. PERGUB NOMOR 244 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PAJAK REKLAME TAHUN 2016
    Tentang: Tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pajak reklame Tahun 2016.
  4. PERGUB NO. 172 TAHUN 2014 PEMBERIAN PENGURANGAN DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME
    Tentang: Pemberian Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Pajak Parkir (14) »

  1. PERGUB NO. 224 TAHUN 2012 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI ONLINE
    Tentang: Pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir melalui online sistem
  2. PERDA NO. 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PARKIR
    Tentang: Pajak Parkir
  3. PERGUB NO. 92 TAHUN 2011 PELAPORAN ONLINE WP HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, PARKIR
    Tentang: Pelaksanaan Online System atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
  4. SE KADIN NOMOR 31/SE/2014 OPTIMALISASI PEMBAYARAN
    Tentang: Optimalisasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah

Pajak Air Bawah Tanah (6) »

  1. PERDA NO 17 TAHUN 2010
    Tentang: Pajak Air Tanah
  2. PERGUB NOMOR 47 TAHUN 2016
    Tentang: TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH
  3. INKADIN NOMOR 7 TAHUN 2016
    Tentang: PENERBITAN SURAT KETERANGAN LUNAS PAJAK DAERAH
  4. SE Kadin No. 29/2014 Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah Melalui RTGS/Kiliring/Pemindahan Buku Bank DKI
    Tentang: Kode Rekening Bank DKI untuk Penerimaan Pajak Daerah

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (14) »

  1. PERDA NO 18 TAHUN 2010 BPHTB
    Tentang: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
  2. Pergub Nomor 260/2016 Tentang Penetapan NJOP Tahun 2016
    Tentang: Berdasarkan Pergub No. 265/2014 telah diatur dan ditetapkan NJOP 2015. Untuk meningkatkan pokok ketetapan pajak PBB di tahun 2016 yang memungkinkan adanya perubahan NJOP Bumi dan Bangunan di tahun 2016 maka perlu ditetapkan NJOP 2016 dengan Pergub ini.
  3. PERGUB NO.112/2011 PROSEDUR PENGENAAN BPHTB
    Tentang: PROSEDUR PENGENAAN BPHTB
  4. PERGUB NOMOR 47 TAHUN 2016
    Tentang: TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH

Pajak Bumi dan Bangunan (37) »

  1. PERDA NO.16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
    Tentang: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  2. PERGUB NOMOR 259 TAHUN 2015 TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS RUMAH
    Tentang: Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas rumah, rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik dengan nilai jual objek pajak sampai satu milyar rupiah
  3. Pergub Nomor 260/2016 Tentang Penetapan NJOP Tahun 2016
    Tentang: Berdasarkan Pergub No. 265/2014 telah diatur dan ditetapkan NJOP 2015. Untuk meningkatkan pokok ketetapan pajak PBB di tahun 2016 yang memungkinkan adanya perubahan NJOP Bumi dan Bangunan di tahun 2016 maka perlu ditetapkan NJOP 2016 dengan Pergub ini.
  4. PERGUB NO. 265 TAHUN 2014 NJOP 2015
    Tentang: Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) (43) »

  1. PERGUB NO. 224 TAHUN 2012 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI ONLINE
    Tentang: Pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir melalui online sistem
  2. PERGUB NO. 27 TAHUN 2014 PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME SEBAGAI DASAR PENETAPAN REKLAME
    Tentang: Penetapan nilai sewa reklame sebagai dasar penetapan reklame
  3. PERGUB NO. 77 TAHUN 2012 PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
    Tentang: Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Penghapusan Sanksi Administrasi
  4. PERGUB NO. 92 TAHUN 2011 PELAPORAN ONLINE WP HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, PARKIR
    Tentang: Pelaksanaan Online System atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

Peraturan Daerah (PERDA) (16) »

  1. PERDA NO 6 TAHUN 2010 KUPD
    Tentang: Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD)
  2. PERDA NO.16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
    Tentang: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  3. PERDA NO. 12 TAHUN 2011 REKLAME
    Tentang: Pajak Reklame
  4. PERDA NO.2 TAHUN 2015
    Tentang: PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Peraturan Pemerintah (PP) (1) »

  1. PP NO 91 TAHUN 2010 JENIS PAJAK DAERAH
    Tentang: Jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Surat Edaran (8) »

  1. SE KADIN NOMOR 31/SE/2014 OPTIMALISASI PEMBAYARAN
    Tentang: Optimalisasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah
  2. SE 53/SE/2015
    Tentang: NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR
  3. SE Kadin No. 29/2014 Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah Melalui RTGS/Kiliring/Pemindahan Buku Bank DKI
    Tentang: Kode Rekening Bank DKI untuk Penerimaan Pajak Daerah
  4. SK KADIN NOMOR 3268 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PETUGAS PAJAK KEPADA WAJIB PAJAK
    Tentang: Tentang Pedoman Petugas Pajak kepada Wajib Pajak

Pajak Rokok (2) »

  1. PERDA NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK ROKOK
    Tentang: PERDA NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK ROKOK
  2. INKADIN NOMOR 7 TAHUN 2016
    Tentang: PENERBITAN SURAT KETERANGAN LUNAS PAJAK DAERAH

Surat Keputusan Kadis (10) »

  1. SK KADIN NOMOR 1047 TAHUN 2016 TTG FORMULIR PENDATAAN OBJEK
    Tentang: TENTANG BENTUK FORMULIR PENDATAAN OBJEK PAJAK DAERAH
  2. SK KADIN NOMOR 203 TAHUN 2016
    Tentang: PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA JALAN DAN/ATAU KELAS JALAN REKLAME YANG TELAH DAN/ATAU BELUM TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 261 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN PADA MASING-MASING KELAS SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME
  3. SK Kadin Nomor 650 Tahun 2016 Tentang Perlakuan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran untuk Wajib pajak yang memiliki beberapa kegiatan usaha
    Tentang: Dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah khususnya atas Pajak Hiburan dan Pajak Restoran diperlukan kesamaan persepsi dan pemahaman seluruh petugas pajak mengenai perlakuan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran untuk Wajib Pajak yang memiliki beberapa kegiatan usaha sehingga di dalamnya terdapat Objek Pajak Hiburan dan Pajak Restoran. Untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Tentang Perlakuan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Untuk Wajib Pajak Yang Memiliki Beberapa Kegiatan Usaha.
  4. SK KADIN NOMOR 656 TAHUN 2016
    Tentang: KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK PENERANGAN JALAN