Pajak Air Tanah

[spoiler title=”Dasar Hukum” open=”0″ style=”1″] [heading style=”1″] PERDA PROV. DKI JAKARTA NO. 17 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK AIR TANAH
[/heading]
[note color=”#FFCC00″]OBJEK PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]DIKECUALIKAN[/note] [note color=”#FFCC00″]
  1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
  3. Pengambilan, atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]SUBJEK PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]WAJIB PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]TARIF PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
[/note]
[note color=”#FFCC00″]DPP[/note] [note color=”#FFCC00″]
  1. Nilai perolehan air tanah.
  2. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut :
    • jenis sumber air,
    • lokasi sumber air,
    • tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air,
    • volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan,
    • kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nilai perolehan air tanah, diatur dengan Peraturan Gubernur.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]CARA PERHITUNGAN[/note] [note color=”#FFCC00″] TARIF PAJAK x DASAR PENGENAAN PAJAK.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]MASA PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Jangka waktu 1 (satu) bulan takwim.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]SAAT TERUTANG[/note] [note color=”#FFCC00″] Pada saat pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]SYSTEM PEMUNGUTAN[/note] [note color=”#FFCC00″] Self Assessment : WP diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
[/note]
[/spoiler] [spoiler title=”Syarat Pendaftaran” open=”0″ style=”1″]
  1. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
  2. Surat keterangan domisili perusahaan
  3. Surat izin instansi yang terkait;
  4. Akte pendirian usaha / Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  5. Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA)
[/spoiler] [spoiler title=”Kewajiban Wajib Pajak” open=”0″ style=”1″]
  1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) yangsudah diisi dengan benar, jelas dan lengkap; serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan syarat pendaftaran yang telah disiapkan
  2. Membayar Pajak Air Tanah di Bank DKI yang telah ditunjuk dari tanggal 1 s/d akhir bulan.
[/spoiler] [spoiler title=”Download Terkait” open=”0″ style=”1″] [/spoiler]

No Comments Yet

Leave a Reply