Pajak Hiburan

[spoiler title=”Dasar Hukum” open=”0″ style=”1″] [heading style=”1″] PERDA PROV. DKI JAKARTA NO. 13 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK HIBURAN
[/heading]
[note color=”#FFCC00″]OBJEK PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″]
  1. Jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
  2. Bioskop, pagelaran kesenian, musik, tari, kontes kecantikan, pameran, ketangkasan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan bilyar, golf, dan bowling, sirkus, akrobat, dan sulap, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran, pertandingan olahraga, tempat keramaian : tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan seluncur es (ice skating).
[/note]
[note color=”#FFCC00″]DIKECUALIKAN[/note] [note color=”#FFCC00″] Penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]SUBJEK PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]WAJIB PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]TARIF PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″]
  1. 10% Bioskop, pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, pameran, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyar, bowling dan Seluncur Es (ice skating), driving range, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, refleksi dan pusat Kebugaran /Fitness Center, tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya.
  2. 20% Diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan Disc Jockey (DJ) dan sejenisnya.
  3. 15% Permainan golf (green fee).
  4. 5% Pertandingan olahraga.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]DPP[/note] [note color=”#FFCC00″]
  1. Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
  2. Jumlah uang yang seharusnya diterima, termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]CARA PERHITUNGAN[/note] [note color=”#FFCC00″] TARIF PAJAK x DASAR PENGENAAN PAJAK.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]MASA PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Jangka waktu 1 (satu) bulan takwim.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]SAAT TERUTANG[/note] [note color=”#FFCC00″] Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]SYSTEM PEMUNGUTAN[/note] [note color=”#FFCC00″] Self Assessment : WP diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
[/note]
[/spoiler] [spoiler title=”Syarat Pendaftaran” open=”0″ style=”1″]
  1. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM);
  2. Surat keterangan domisili usaha;
  3. Surat izin instansi yang terkait;
  4. Akte pendirian usaha.
[/spoiler] [spoiler title=”Kewajiban Wajib Pajak” open=”0″ style=”1″]
  1. Menyampaikan SSPD & SPTPD setiap bulan;
  2. Menggunakan dan melegalisasi tiket/karcis.
[/spoiler] [spoiler title=”Download Terkait” open=”0″ style=”1″]
  • SK Kadis No. 3032/2015 Penghapusan Sanksi Bunga Pajak Hotel, Restoran, HIburan dan Parkir 2014-2015 (Format file:pdf, Ukuran: 1.63 MB, Diunduh 152 kali) Tentang: Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terutang Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2014 dan Januari sampai dengan Oktober 2015
  • SK GUB NOMOR 30/2003 (Format file:pdf, Ukuran: 7.07 MB, Diunduh 155 kali) Tentang: Ketentuan Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah
  • PERDA NO.3 TAHUN 2015 PAJAK HIBURAN (Format file:pdf, Ukuran: 4.49 MB, Diunduh 4198 kali) Tentang: Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan
  • PERGUB NO.148 TAHUN 2014 (Format file:pdf, Ukuran: 218.19 kB, Diunduh 274 kali) Tentang: Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Sebagian Pajak Hiburan Untuk Produksi Film Nasional
  • SE KADIN NOMOR 31/SE/2014 (Format file:pdf, Ukuran: 123.02 kB, Diunduh 2217 kali) Tentang: Optimalisasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah
  • PERGUB NO. 224 TAHUN 2012 (Format file:pdf, Ukuran: 2.56 MB, Diunduh 11323 kali) Tentang: Pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir melalui online sistem
  • PERDA NO. 13 TAHUN 2010 (Format file:pdf, Ukuran: 2.07 MB, Diunduh 3028 kali) Tentang: Pajak Hiburan
  • PERGUB NO. 92 TAHUN 2011 (Format file:zip, Ukuran: 10.15 MB, Diunduh 3468 kali) Tentang: Pelaksanaan Online System atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
[/spoiler]

No Comments Yet

Leave a Reply