Dasar Hukum
PERDA PROV. DKI JAKARTA NO. 13 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK HIBURAN
OBJEK PAJAK
  1. Jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
  2. Bioskop, pagelaran kesenian, musik, tari, kontes kecantikan, pameran, ketangkasan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan bilyar, golf, dan bowling, sirkus, akrobat, dan sulap, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran, pertandingan olahraga, tempat keramaian : tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan seluncur es (ice skating).
DIKECUALIKAN
Penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku.
SUBJEK PAJAK
Orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
WAJIB PAJAK
Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
TARIF PAJAK
  1. 10% Bioskop, pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, pameran, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyar, bowling dan Seluncur Es (ice skating), driving range, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, refleksi dan pusat Kebugaran /Fitness Center, tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya.
  2. 20% Diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan Disc Jockey (DJ) dan sejenisnya.
  3. 15% Permainan golf (green fee).
  4. 5% Pertandingan olahraga.
DPP
  1. Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
  2. Jumlah uang yang seharusnya diterima, termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
CARA PERHITUNGAN
TARIF PAJAK x DASAR PENGENAAN PAJAK.
MASA PAJAK
Jangka waktu 1 (satu) bulan takwim.
SAAT TERUTANG
Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.
SYSTEM PEMUNGUTAN
Self Assessment : WP diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
Syarat Pendaftaran
  1. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM);
  2. Surat keterangan domisili usaha;
  3. Surat izin instansi yang terkait;
  4. Akte pendirian usaha.
Kewajiban Wajib Pajak
  1. Menyampaikan SSPD & SPTPD setiap bulan;
  2. Menggunakan dan melegalisasi tiket/karcis.
Download Terkait
  • PERDA NO.3 TAHUN 2015 (Format file:pdf, Ukuran: 4.49 MB, Diunduh 1502 kali)
    Tentang: Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan
  • PERGUB NO.148 TAHUN 2014 (Format file:pdf, Ukuran: 218.19 kB, Diunduh 159 kali)
    Tentang: Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Sebagian Pajak Hiburan Untuk Produksi Film Nasional
  • OPTIMALISASI PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH (Format file:pdf, Ukuran: 123.02 kB, Diunduh 1887 kali)
    Tentang: Kepada YTh.
    1.Wajib Pajak Restoran
    2.Wajib Pajak Hotel
    3.Wajib Pajak Hiburan
    4.Wajib Pajak Parkir
    Di Jakarta
  • PERGUB NO. 224 TAHUN 2012 (Format file:pdf, Ukuran: 2.56 MB, Diunduh 10279 kali)
    Tentang: Pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir melalui online sistem
  • PERDA NO. 13 TAHUN 2010 (Format file:pdf, Ukuran: 2.07 MB, Diunduh 2583 kali)
    Tentang: Pajak Hiburan
  • PERDA NO 6 TAHUN 2010 (Format file:pdf, Ukuran: 6.64 MB, Diunduh 13380 kali)
    Tentang: Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD)
  • PERGUB NO. 92 TAHUN 2011 (Format file:zip, Ukuran: 10.15 MB, Diunduh 3147 kali)
    Tentang: Pelaksanaan Online System atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir