Dasar Hukum
PERDA PROV. DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
OBJEK PAJAK
Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor; termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
DIKECUALIKAN
  1. Kereta api;
  2. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  3. Kendaraan bermotor yang dimiliki kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
  4. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.
SUBJEK PAJAK
Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
WAJIB PAJAK
Orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.
TARIF PAJAK
  1. Untuk kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar:
    • Kendaraan pertama 1,50%,
    • kedua 2%,
    • ketiga 2,50%,
    • keempat dan seterusnya 4%.
  2. Untuk kepemilikan oleh badan sebesar 1,50%.
  3. Untuk kendaraan TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50%.
  4. Untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20%.
DPP
  1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
  2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
  3. NJKB ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum.
CARA PERHITUNGAN
TARIF PAJAK x DASAR PENGENAAN PAJAK.
MASA PAJAK
  1. Dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
  2. Dibayar sekaligus di muka.
  3. Karena keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
SAAT TERUTANG
Pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
SYSTEM PEMUNGUTAN
Official Assessment : Pengenaan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Syarat Pendaftaran

* Kendaraan Baru :

1. Fotocopy identitas (KTP)

2. Bukti faktur pembelian

3. Bukti cek fisik kendaraan

 

* Kendaraan lama :

1. Identitas atau KTP asli

2. STNK asli

3. BPKB asli

 

* Pembelian kendaraan oleh perusahaan :

1. Bukti cek fisik

2. Surat dari bengkel atau dealer berikut SIUP

3. NPWP

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

5. Surat Pernyataan di atas kertas yang memiliki kop surat perusahaan (asli)

Kewajiban Wajib Pajak

Wajib Pajak langsung membayar di loket pembayaran, lalu nanti akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Download Terkait
  • PERGUB NO 77 TAHUN 2012 (Format file:pdf, Ukuran: 1.02 MB, Diunduh 2918 kali)
    Tentang: Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Penghapusan Sanksi Administrasi
  • PERGUB NO.30 TAHUN 2011 (Format file:zip, Ukuran: 16.21 MB, Diunduh 1258 kali)
    Tentang: Pembentukan Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  • PERDA NO 8 TAHUN 2010 (Format file:pdf, Ukuran: 2.49 MB, Diunduh 2876 kali)
    Tentang: Pajak Kendaraan Bermotor
  • PERDA NO 6 TAHUN 2010 (Format file:pdf, Ukuran: 6.64 MB, Diunduh 7915 kali)
    Tentang: Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD)