Pajak Parkir

[spoiler title=”Dasar Hukum” open=”0″ style=”1″] [heading style=”1″] PERDA PROV. DKI JAKARTA NO. 16 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK PARKIR
[/heading]
[note color=”#FFCC00″]OBJEK PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]DIKECUALIKAN[/note] [note color=”#FFCC00″]
  1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
  2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri
  3. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing.
  4. Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas s/d 10 kendaraan roda 4 atau lebih dan kapasitas s/d 20 kendaraan roda 2 (dua)
  5. penyelenggaraan tempat parkir yang digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]SUBJEK PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]WAJIB PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]TARIF PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
[/note]
[note color=”#FFCC00″]DPP[/note] [note color=”#FFCC00″]
  1. Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
  2. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]CARA PERHITUNGAN[/note] [note color=”#FFCC00″] TARIF PAJAK x DASAR PENGENAAN PAJAK.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]MASA PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Jangka waktu 1 (satu) bulan takwim.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]SAAT TERUTANG[/note] [note color=”#FFCC00″] Pada saat penyelenggaraan parkir dengan pembayaran.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]SYSTEM PEMUNGUTAN[/note] [note color=”#FFCC00″] Self Assessment : WP diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
[/note]
[/spoiler] [spoiler title=”Syarat Pendaftaran” open=”0″ style=”1″]
  1. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM);
  2. Surat keterangan domisili usaha;
  3. Surat izin instansi yang terkait;
  4. Akte pendirian usaha.
[/spoiler] [spoiler title=”Kewajiban Wajib Pajak” open=”0″ style=”1″]
  1. Menyampaikan SSPD & SPTPD setiap bulan;
  2. Menggunakan dan melegalisasi tiket/karcis.
[/spoiler] [spoiler title=”Download Terkait” open=”0″ style=”1″]
  • SK Kadis No. 3032/2015 Penghapusan Sanksi Bunga Pajak Hotel, Restoran, HIburan dan Parkir 2014-2015 (Format file:pdf, Ukuran: 1.63 MB, Diunduh 150 kali) Tentang: Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terutang Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2014 dan Januari sampai dengan Oktober 2015
  • SK GUB NOMOR 30/2003 (Format file:pdf, Ukuran: 7.07 MB, Diunduh 155 kali) Tentang: Ketentuan Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah
  • SE KADIN NOMOR 31/SE/2014 (Format file:pdf, Ukuran: 123.02 kB, Diunduh 2213 kali) Tentang: Optimalisasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah
  • PERGUB NO. 224 TAHUN 2012 (Format file:pdf, Ukuran: 2.56 MB, Diunduh 11319 kali) Tentang: Pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir melalui online sistem
  • PERDA NO. 16 TAHUN 2010 (Format file:zip, Ukuran: , Diunduh 3856 kali) Tentang: Pajak Parkir
  • PERGUB NO. 92 TAHUN 2011 (Format file:zip, Ukuran: 10.15 MB, Diunduh 3466 kali) Tentang: Pelaksanaan Online System atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
[/spoiler]

No Comments Yet

Leave a Reply