Pajak Restoran

[spoiler title=”Dasar Hukum” open=”0″ style=”1″] [heading style=”1″] PERDA PROV. DKI JAKARTA NO. 11 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK RESTORAN
[/heading]
[note color=”#FFCC00″]OBJEK PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″]
  1. Pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  2. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]DIKECUALIKAN[/note] [note color=”#FFCC00″] 1. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel.2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) per tahun.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]SUBJEK PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]WAJIB PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]TARIF PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
[/note]
[note color=”#FFCC00″]DPP[/note] [note color=”#FFCC00″] Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]CARA PERHITUNGAN[/note] [note color=”#FFCC00″] TARIF PAJAK x DASAR PENGENAAN PAJAK.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]MASA PAJAK[/note] [note color=”#FFCC00″] Jangka waktu 1 (satu) bulan takwim.
[/note]
[note color=”#FFCC00″]SAAT TERUTANG[/note] [note color=”#FFCC00″] 1. Pada saat pembayaran kepada pengusaha restoran atas pelayanan di restoran.
[/note]2. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.
[note color=”#FFCC00″]SYSTEM PEMUNGUTAN[/note] [note color=”#FFCC00″] Self Assessment : WP diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
[/note]
[/spoiler] [spoiler title=”Syarat Pendaftaran” open=”0″ style=”1″]
  1. Fotocopy Identitas Diri (KTP/SIM)
  2. Fotocopy NPWP pribadi / perusahaan
  3. Fotocopy izin / akta notaris
  4. Fotocopy surat izin dari instansi yang terkait / Surat Izin Pariwisata
  5. Fotocopy surat Keterangan Domisili Usaha / Objek Pajak
  6. Fotocopy surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Akte pendirian usaha
  7. Fotocopy surat izin Gangguan (UUG / HO)
[/spoiler] [spoiler title=”Kewajiban Wajib Pajak” open=”0″ style=”1″]
  1. Menggunakan dan melegalisasi Bon/Bill
  2. Menyampaikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) setiap bulan
[/spoiler] [spoiler title=”Download Terkait” open=”0″ style=”1″] [/spoiler]

No Comments Yet

Leave a Reply