PBB

[spoiler title=”TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN  (Pergub 203 tahun 2012)” open=”0″ style=”1″] 1.    Yang dapat diajukan Permohonan  Keberatan :

a.    Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT ) PBB
b.    Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

2. Syarat Pengajuan Permohonan Keberatan:

a.    Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas, dengan ketentuan:

1.    Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

a)    Surat permohonan mencantumkan nama, tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani oleh Wajib Pajak;
b)    Fotocopi  kartu  identitas Wajib Pajak;
c)    fotocopi pembayaran PBB -P2  selama 5 (lima ) tahun terakhir;
d)    Fotocopi sertifikat/status tanah;
e)    Fotocopi Kartu Keluarga untuk waris;
f)    Apabila permohonan dikuasakan harus disertai dengan surat kuasa bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa; dan/atau
g)    Dalam hal waris, permohonan bermeterai cukup ditandatangani oleh salah seorang dari ahli waris yang ditunjuk oleh para ahli waris dan diketahui oelh pejabat, sekurang-kurangnya Lurah.

2.    Bagi Wajib Pajak Badan:

a)    Surat permohonana dibuat diatas kop surat badan, diberi tanggal, bulan dan tahun, serta ditandatangani oleh pengurus atau direksi dan diberi stempel badan; dan/atau
b)    Fotocopi  identitas pengurus atau direksi atau yang dikuasakan;
c)    Fotocopi sertifikat/status tanah;
d)    Forocopi Akta Pendirian/Perubahan; dan
e)    Apabila permohonan dikuasakan, kuasanya adalah seorang atau badan yang diberi kuasa oleh pengurus  atau direksi dengan surat kuasa bermeterai cukup.
b.    Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima nya SPPT dan atau SKPD, kecuali dalam keadaan diluar kekuasaannya;dan
c.    Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar PBB-P2 paling sedikit sejumlah yang telah disetujui  Wajib Pajak , dalam hal ini adalah PBB-P2 terutang menurut Wajib Pajak.

3.    Jangka Waktu Penyelesaian:
–    Paling lama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan,
–    Apabila lewat dari 12 (duabelas) bulan tidak ada keputusan , maka keberatan yang diajukan dianggap diterima

4.    Alamat Permohonan Keberatan:

a.    UPPD dimana SPPT PBB tersebut diterbitkan
b.    UPPD/Suku Dinas Pelayanan Pajak  dimana SKPD tersebut diterbitkan

[/spoiler] [spoiler title=”Tata cara permohonan pengurangan PBB –P2 (Pergub 211 tahun 2012)” open=”0″ style=”1″]

1.    Yang dapat diajukan Permohonan  Pengurangan PBB :
a.    Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya, antara lain:
a)    Objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
b)    Objek pajak  yang wajib pajaknya orang pribadi mantan Presiden dan Wakil Presiden dan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur atau janda/dudanya;
c)    Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiunan sehingga kewajiban PBB-P2  sulit dipenuhi;
d)    Objek pajak yang wajib pajaknya  orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi; atau
e)    Objek pajak yang wajib pajaknya  orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
f)    Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi  kewajiban rutin.
b.    Kondisi objek pajak terkena bencana alam  antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan/atau tanah longsor.
c.    Kondisi objek pajak yang terkena sebab lain yang luar biasa meliputi  kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

2.    Syarat Pengajuan Permohonan Pengurangan:

A.    Syarat Umum:
1)    1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2
2)    Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan dengan disertai alasan yang jelas;
3)    Diajukan kepada Kepala UPPD dimana SPPT atau SKPD PBB-P2 diterbitkan;
4)    Fotocopi SPPT atau SKP PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
5)    Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak maka:
–    Surat permohonan harus dilampirkan dengan surat kuasa khusus untuk wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi dengan PBB-P2 terutang diatas Rp 5.000.000,- (lima Juta rupiah).
–    Surat permohonan harus dilampirkan dengan surat kuasa (biasa), untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB –P2 yang terutang sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6)    Diajukan dalam jangka waktu:
a.    3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
b.    1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2
c.    1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
d.    3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;atau
e.    3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
7)    Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek  pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa ; atau
8)    Atas SPPT atau SKPD  PBB-P2  yang dimohonkan pengurangan tidak diajukan keberatan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
B.    Syarat Khusus:
1)    Bagi Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya, mantan Presiden dan Wakil Presiden dan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur atau janda/dudanya:
a)    Fotocopi KTP;
b)    Fotocopi kartu tanda anggota veteran;
c)    Fotocopi surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
d)    Fotocopi surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur;
e)    Fotocopi surat keterangan kematian; dan
f)    Fotocopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya
2)    Bagi Wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiun sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi:
a)    Fotocopi KTP;
b)    Fotocopi Kartu Keluarga;
c)    Fotocopi surat keputusan pensiun;
d)    Fotocopi slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
e)    Fotocopi rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon; dan
f)    Fotocopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya.
3)    Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi:
a)    Fotocopi KTP;
b)    Fotocopi Kartu Keluarga;
c)    Surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak rendah dari tempat bekerja, apabila wajib pajak tidak berpenghasilan dilengkapi dengan surat keterangan RT/RW dan diketahui Lurah setempat; dan
d)    Fotocopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya.
4)    Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP  per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan:
a)    Fotocopi KTP;
b)    Fotocopi Kartu Keluarga;
c)    Surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak rendah dari tempat bekerja;
d)    Fotocopi SPPT tahun sebelumnya;
e)    Fotocopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya;
f)    Fotocopi rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon,;dan
g)    Surat keterangan dari lurah yang menerangkan adanya pembangunan fisik oleh Pemerintah Pusat/Daerah atau pembangunan komersial yang berdampak pada perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
5)    Bagi Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin:
a)    Fotocopi KTP pengurus;
b)    Fotocopi putusan pailit;
c)    Fotocopi laporan keuangan minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
d)    Fotocopi SPT PPH tahun pajak sebelumnya;
e)    Fotocopi SPPT tahun sebelumnya;dan
f)    Fotocopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya
6)    Bagi Wajib Pajak perorangan atau badan yang terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa:
a)    Fotocopi KTP;
b)    Surat pernyataan dari Lurah setempat atau instansi terkait seperti Dinas Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan dan Pertanian yang menyatakan objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
c)    Surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan wajib pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
d)    Fotocopi SPT tahunan PPh  PPh Badan tahun pajak sebelumnya;
e)    Fotocopi bukti pelunasan PBB –P2 tahun sebelumnya.

[/spoiler] [spoiler title=”Download Terkait” open=”0″ style=”1″]
  • SK Kadin Nomor 2887 Tahun 2015 Tentang Tindaklanjut Pelaksanaan Inkadin Nomor 48/2015 Tentang Pemutakhiran Objek PBB (Format file:pdf, Ukuran: 3.84 MB, Diunduh 6 kali) Tentang: Kode Kategori Objek pajak PBB Uraian dab Tindaklanjutnya
  • SK KADIN NOMOR 2929 TAHUN 2015 (Format file:pdf, Ukuran: 13.3 MB, Diunduh 18 kali) Tentang: Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Tentang Pedoman Analisis dan Penentuan Besaran Prosentase Penyesuaian Dalam Kegiatan Pemuktahiran Nilai Indikasi Rata-rata (NIR)/ Zona Nilai Tanah (ZNT).
  • SK KADIN NOMOR 3232 TAHUN 2015 (Format file:pdf, Ukuran: 1.93 MB, Diunduh 7 kali) Tentang: Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta tentang Perlakuan PBB-P2 Atas Objek Prasarana Lingkungan, FASUS dan FASOS yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
  • INKADIN NOMOR 64 TAHUN 2015 (Format file:pdf, Ukuran: 2.24 MB, Diunduh 11 kali) Tentang: Intruksi Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Tentang Pelaksanaan Kegiatan Percetakaan Massal SPPT dan DHKP PBB-P2 Tahun 2016
  • PERGUB NOMOR 259 TAHUN 2015 (Format file:pdf, Ukuran: 3.8 MB, Diunduh 58 kali) Tentang: Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas rumah, rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik dengan nilai jual objek pajak sampai satu milyar rupiah
  • SK KADIN NOMOR 3285 TAHUN 2015 (Format file:pdf, Ukuran: 1.71 MB, Diunduh 6 kali) Tentang: Tentang penambahan petugas pendataan dan penilaian dalam lampiran keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2926 Tahun 2015.
  • PERGUB NOMOR 263 TAHUN 2015 (Format file:pdf, Ukuran: 200.44 kB, Diunduh 28 kali) Tentang: PERGUB NOMOR 263 TAHUN 2015 TTG KLASIFIKASI DAN PENETAPA NJOP SBG DPPPBB_
  • PERGUB NOMOR 262 TAHUN 2015 (Format file:pdf, Ukuran: 971.26 kB, Diunduh 12 kali) Tentang: Peraturan Gubernur nomor 262 Tahun 2015 tentang perubahan atas pergub nomor 84 Tahun 2014 tentang Veteran
  • Pergub Nomor 260/2016 Tentang Penetapan NJOP Tahun 2016 (Format file:pdf, Ukuran: 912.83 kB, Diunduh 137 kali) Tentang: Berdasarkan Pergub No. 265/2014 telah diatur dan ditetapkan NJOP 2015. Untuk meningkatkan pokok ketetapan pajak PBB di tahun 2016 yang memungkinkan adanya perubahan NJOP Bumi dan Bangunan di tahun 2016 maka perlu ditetapkan NJOP 2016 dengan Pergub ini.
  • Inkadin Nomor 2885 Tahun 2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Tahun 2013, 2014, 2015 (Format file:pdf, Ukuran: 1.09 MB, Diunduh 135 kali) Tentang: Instruksi Kepala Dinas Pelayanan Pajak Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Tahun 2013, 2014, 2015
  • PERGUB NO. 208/2012 PENILAIAN DAN PERHITUNGAN PBB (ISI) (Format file:pdf, Ukuran: 4.15 MB, Diunduh 826 kali) Tentang: Berisikan Pergub Nomor 203/2012 tentang Penilaian dan Perhitungan PBB (Isi)
  • PERGUB NO. 203/2012 KEBERATAN PBB (LAMPIRAN) (Format file:pdf, Ukuran: 2.72 MB, Diunduh 307 kali) Tentang: Berisikan Lampiran Pergub 203/2012 Tentang Pengajuan Keberatan PBB
  • PERGUB NOMOR 200/2012 KLASIFIKASI NJOP (LAMPIRAN) (Format file:pdf, Ukuran: 3.45 MB, Diunduh 392 kali) Tentang: LAMPIRAN PERGUB NO.200/2012 TENTANG KELAS NILAI NJOP BUMI DAN KELAS NILAI NJOP BANGUNAN
  • PERGUB NOMOR 200/2012 KLASIFIKASI NJOP (LAMPIRAN) (Format file:pdf, Ukuran: 3.45 MB, Diunduh 383 kali) Tentang: LAMPIRAN PERGUB NO.200/2012 TENTANG KELAS NILAI NJOP BUMI DAN KELAS NILAI NJOP BANGUNAN
  • PERGUB NOMOR 200/2012 KLASIFIKASI NJOP (ISI) (Format file:pdf, Ukuran: 2.35 MB, Diunduh 61 kali) Tentang: BERISIKAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NJOP PBB
  • PERGUB NOMOR 91/2013 PENGURANGAN PBB PENDIDIKAN SWASTA (Format file:pdf, Ukuran: 3.86 MB, Diunduh 247 kali) Tentang: PENGENAAN DAN PENGURANGAN PBB P2 DI BIDANG PENDIDIKAN SWASTA
  • PERGUB 90/2015 PENGENAAN DAN PENGURANGAN PBB KEPADA RS SWASTA (Format file:pdf, Ukuran: 3.21 MB, Diunduh 38 kali) Tentang: PENGENAAN DAN PENGURANGAN PBB-P2 KEPADA RUMAH SAKIT SWASTA
  • PERGUB NO 134 TAHUN 2015 (Format file:pdf, Ukuran: 2.69 MB, Diunduh 1978 kali) Tentang: Pengurangan Pokok Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak Sebelum Dikelola Oleh Pemerintah Daerah
  • PERGUB NO. 129 TAHUN 2013 (Format file:pdf, Ukuran: 5.01 MB, Diunduh 1703 kali) Tentang: Pemberian Pengurangan Pokok Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Hasil Pelimpahan Dari Pemerintah Pusat
  • PERGUB NO. 265 TAHUN 2014 (Format file:pdf, Ukuran: 4.5 MB, Diunduh 1919 kali) Tentang: Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2015
  • PERGUB NO. 263 TAHUN 2014 (Format file:pdf, Ukuran: 3.33 MB, Diunduh 1463 kali) Tentang: Klasifikasi Dan Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
  • PERGUB NO. 125 TAHUN 2014 (Format file:pdf, Ukuran: 762.26 kB, Diunduh 828 kali) Tentang: Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2014
  • PERGUB NO. 70 TAHUN 2014 (Format file:pdf, Ukuran: 8.53 MB, Diunduh 493 kali) Tentang: Formasi Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan
  • PERGUB NO. 77 TAHUN 2014 (Format file:pdf, Ukuran: 2.51 MB, Diunduh 1452 kali) Tentang: Tata Cara Perhitungan Pajaka Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Rumah Susun Dan Apartemen Strata Title
  • PERGUB NO. 90 TAHUN 2013 (Format file:pdf, Ukuran: 3.2 MB, Diunduh 420 kali) Tentang: Pengenaan Dan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Rumah Sakit Swasta
  • PERGUB NO. 183 TAHUN 2014 (Format file:pdf, Ukuran: 954.4 kB, Diunduh 322 kali) Tentang: Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan Dan Pembayaran Angsuran Serta Penundaan Pembayaran Pajak
  • PERGUB NO. 141 TAHUN 2014 (Format file:pdf, Ukuran: 739.05 kB, Diunduh 176 kali) Tentang: Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Lapangan Golf
  • PERDA NO.16 TAHUN 2011 (Format file:zip, Ukuran: 25.67 MB, Diunduh 9760 kali) Tentang: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
[/spoiler]

No Comments Yet

Leave a Reply