Membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kewajiban yang melekat pada setiap pemilik kendaraan. Namun di balik kewajiban tersebut, ada banyak manfaat yang secara langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.
Berikut beberapa manfaat pentingnya.
Mendukung Mobilitas yang Aman
Dengan administrasi kendaraan yang lengkap, pengendara dapat melakukan perjalanan tanpa khawatir. Hal ini sangat membantu bagi mereka yang sering bepergian, termasuk untuk keperluan pekerjaan.
Dukungan pada Pembangunan Daerah
PKB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk:
Pembangunan infrastruktur
Peningkatan kualitas jalan
Pengembangan layanan publik
Peningkatan transportasi umum
Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat turut berkontribusi pada pembangunan di daerahnya.
Menghindari Denda Pajak
Denda PKB dapat muncul jika pemilik terlambat melakukan pembayaran. Nominal denda dapat meningkat seiring lamanya keterlambatan. Membayar tepat waktu membantu menghindari biaya tambahan ini.
Memastikan Kelengkapan Administrasi
Pajak yang dibayar tepat waktu memastikan STNK tetap aktif dan sah. STNK yang tidak diperpanjang dapat menimbulkan risiko pada saat pemeriksaan kendaraan di jalan.
Menghindari Hambatan Penjualan Kendaraan
Bagi yang ingin menjual kendaraan, pajak yang tertib akan memudahkan proses balik nama dan meningkatkan daya tarik kendaraan di mata calon pembeli.
Penutup
Membayar PKB tepat waktu memberikan banyak manfaat yang sering kali tidak disadari, baik bagi pemilik maupun masyarakat luas.Dan buat sobat pajak yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor, ini momen yang tepat untuk melunasinya karena saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan untuk PKB dan BBNKB. Pembebasan ini diberikan secara otomatis (tanpa permohonan), sehingga wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya saja. Fasilitas ini berlaku mulai 10 November 2025 hingga 31 Desember 2025, dan dapat dinikmati oleh seluruh wajib pajak yang menyelesaikan pembayaran pokok pajak dalam periode tersebut. Dengan kebijakan ini, Pemprov Jakarta menunjukkan komitmennya menghadirkan layanan pajak yang lebih adil, efisien, dan benar-benar memudahkan masyarakat untuk kembali tertib administrasi tanpa beban tambahan.