WTP untuk Pemprov DKI Jakarta: Kepercayaan Publik Terus Menguat dalam 6 Tahun Berurutan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk tahun anggaran 2022. Keberhasilan ini menandai pencapaian yang luar biasa, karena Pemprov DKI telah memperoleh opini WTP selama 6 kali secara berturut-turut.

Penyampaian opini ini disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin siang 29 Mei 2023. Opini tersebut dibacakan oleh salah satu Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) .

Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dengan sukacita menyampaikan bahwa opini WTP ini merupakan penghargaan tertinggi atas pengelolaan keuangan yang baik oleh Pemprov DKI. Opini yang diberikan oleh BPK RI menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Baca Juga : Tingkatkan Kapasitas, Bapenda DKI Jakarta adakan Diklat Penyidik Pajak

Opini WTP ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemprov DKI dalam mengelola keuangan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Jakarta. Melalui pencapaian ini, Pemprov DKI Jakarta ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini.

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Opini WTP yang telah diraih selama enam tahun berturut-turut memberikan dorongan dan motivasi yang kuat bagi Pemprov DKI Jakarta untuk terus memperbaiki proses-proses keuangan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam meraih opini WTP tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam menjaga integritas, menerapkan prinsip akuntabilitas, dan meningkatkan tata kelola keuangan yang baik. Selain itu, kolaborasi yang baik antara seluruh pihak terkait juga merupakan faktor kunci dalam meraih pencapaian ini.

Opini WTP yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta bukan hanya sekadar prestasi, tetapi juga menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dalam pengelolaan keuangan publik. Pemprov DKI Jakarta berharap pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya menjaga opini WTP ini melalui pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kinerja keuangan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk melanjutkan langkah-langkah yang telah dilakukan guna mencapai pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat Jakarta.