Cara Pengajuan Pengenaan 0% BPHTB Melalui Sistem Pajak Online

1. Untuk mengajukan permohonan pelayanan BPHTB (Pengenaan 0%), Wajib Pajak diwajibkan untuk mengikuti persyaratan permohonan yang sesuai Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2023, dengan detail sebagai berikut :

Persyaratan:

1. Pembebasan BPHTB diberikan kepada pemohon yang merupakan wajib pajak orang pribadi.
2. Pembebasan BPHTB diberikan sebesar 100% (seratus persen) terhadap Perolehan Hak Pertama Kali.
3. Pembebasan BPHTB berlaku untuk objek Perolehan Hak Pertama Kali berupa Rumah Tapak dengan NPOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Jenis Perolehan:

a. pemindahan hak, karena:

1. jual beli;
2. hibah;
3. hibah wasiat; atau
4. waris.

b. pemberian hak baru, karena:

1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak, termasuk program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah.

Ketentuan:

Dalam hal objek pembebasan BPHTB diperoleh oleh lebih dari satu orang penerima hak secara bersamaan, tetap dapat diberikan pembebasan BPHTB, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. sepanjang paling sedikit satu orang penerima hak dan/atau pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

b. pemohon wajib mencantumkan identitas seluruh penerima hak ke dalam permohonan pembebasan BPHTB; dan

c. penerima hak sebagaimana dimaksud pada huruf b yang telah diberikan pembebasan BPHTB tidak dapat diberikan pembebasan BPHTB kembali secara perseorangan untuk perolehan hak berikutnya.

Mekanisme Pengajuan:

1. Pengajuan Pembebasan BPHTB diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak atau kuasanya.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan persyaratan bersamaan dengan pelaporan SSPD BPHTB yang dilakukan secara elektronik pada tautan ebphtb.jakarta.go.id.
3. Dalam pelaporan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyertakan hasil pindai surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Terhadap Perolehan Hak Pertama Kali berupa pemberian hak baru melalui program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, dikenakan persyaratan tambahan untuk  menyertakan hasil pindai sertipikat hak atas tanah yang diperoleh melalui program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah dalam permohonan pembebasan BPHTB.

2. Kemudian pada Bar Navigasi (Sisi Kiri), pilih menu Jenis Pajak dan pilih sub menu BPHTB

3. Akan menampilkan Halaman Modul Pelayanan BPHTB, tekan tombol Daftar BPHTB

4. Akan menampilkan Halaman Periksa Data Pembayaran PBB, masukkan data NOP PBB dan tekan tombol Cari, maka akan menampilkan 2 Hasil dengan kondisi sebagai berikut :

• Apabila terdapat tagihan, maka tidak dapat melanjutkan proses Daftar BPHTB dan diwajibkan untuk menyelesaikan tagihan PBB terlebih dahulu
• Apabila tidak terdapat tagihan, kemudian tekan tombol Formulir BPHTB

5. Akan menampilkan Halaman Form SSPD, kemudian pada Form, masukkan data dengan detail sebagai berikut :

• Data SSPD - Bagian Subjek Pajak
• Pilih Jenis : Orang Pribadi / Badan
• Masukkan NIK Wajib Pajak, tekan tombol Cari
• Menampilkan data Wajib Pajak, jika data belum terdaftar akan menampilkan Pop Up Form Input Data Wajib Pajak
• Jika data Wajib Pajak telah terdaftar, dapat mengisi data di bagian selanjutnya



• Data SSPD - Bagian Objek Pajak
• Kawasan
• Jalan*
• Blok/No
• RT/RW*
• Kabupaten/Kota*
• Kecamatan*
• Kelurahan*



• Data SSPD - Bagian Perhitungan BPHTB Terhutang
• Jenis Pajak* : Objek Pajak
• Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan*
• Jenis NJOP*
• Harga Transaksi / Nilai Pasar* (Nominal < 2M)
• Tanah (Bumi)* (Luas x NJOP PBB / m2)
• Bangunan* (Luas x NJOP PBB / m2)
• Tanah (Bumi) Bersama* (Luas x NJOP PBB / m2)
• Bangunan Bersama* (Luas x NJOP PBB / m2)



• Data SSPD - Bagian Perhitungan BPHTB
• Checklist Ajukan Pengenaan 0% (Nol Persen) BPHTB untuk NPOP di bawah 2M (PERGUB 126/2017)



• Data SSPD - Bagian Pemberi Hibah
• Jenis Pemberi Hibah* : Perorangan / Badan
• NIK Pemberi Hibah (Isi NPWP untuk Badan)*
• NPWP Pemberi Hibah
• Nama Pemberi Hibah*an
• Alamat Pemberi Hibah

6. Cek kesesuaian Data dan tekan tombol Simpan

7. Akan menampilkan Halaman Form Tambah Permohonan Pelayanan, kemudian pada Form, masukkan data dengan detail sebagai berikut :

• Data Tambah Permohonan Pelayanan (Pengenaan 0%) - Bagian Informasi Akta & Hak dan PPAT
• Jenis Akta*
• Tanggal Akta*
• Nomor Akta*
• Jenis Surat Hak*
• Tanggal Surat Hak*
• Nomor Surat Hak*
• Tanggal Diterimanya Akta Pemberian Hak
• NIK PPAT*
• NPWP PPAT*
• Nama PPAT



• Data Tambah Permohonan Pelayanan (Pengenaan 0%) - Bagian Unggah Dokumen
  

  -File yang di input tidak boleh lebih dari 3MB

  -File yang di input harus berformat (JPG, JPEG, PNG, PDF)

• KTP untuk WP orang pribadi atau akta pendirian/perubahan untuk WP Badan *
• Surat Kuasa bermaterai (Jika pembayaran dan/atau Pelaporan BPHTB dikuasakan)
• KTP Penerima Kuasa (Jika pembayaran dan/atau Pelaporan BPHTB dikuasakan)
• Foto Objek Pajak
• Sertipikat Tanah
• Akta Hibah
• KK atau Akta kelahiran untuk WP orang pribadi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu*
• Surat Permohonan Pengenaan BPHTB 0%*
• Surat Pernyataan WP belum pernah memperoleh ha katas tanah dan atau Bangunan*
• Dokumen Pendukung Lainnya 1, 2, 3

- Catatan :

• (*) Wajib diisi
• Surat Pernyataan dilengkapi dengan materai

8. Cek kesesuaian Data dan tekan tombol Simpan

9. Menampilkan Notifikasi Permohonan Berhasil

10. Permohonan Pelayanan yang telah disubmit akan di verifikasi oleh Petugas. Setelah proses verifikasi selesai, dokumen SSPD sudah dapat dicetak