Denpasar Ingin Terapkan Online System

Filosofi Pajak PBB bagi WP yang mampu atau NJOP diatas 1 Miliar. Terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan Surat Pemberitahuan Pemasangan Papan Peringatan Tunggakan PBB-P2 dan telah merespon akan melaksanakan kewajiban perpajakannya atau menandatangani Surat Pernyataan Hutang, maka atas Objek Pajaknya tidak dilaksanakan pemasangan papan pemberitahuan tunggakan PBB-P2.

Komisi II Bidang Keuangan dan Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Denpasar mencari masukan dan perbandingan mengenai penerapan pelayanan pajak online dalam rangka meningkatkan PAD (22/11/2016).

Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak Edi Sumantri menerima rombongan anggota Dewan sebanyak 24 orang di Ruang Rapim Lantai 12 Balai Dinas didampingi Kepala PPLI, Kepala Sudin Jakarta Pusat, perwakilan Bidang Tipda, Bidang Renbang, Bidang Pengendalian dan Bidang Peraturan.

Nama Denpasar berasal dari kata `den` (selatan) dan `pasar` sehingga secara keseluruhan bermakna "Selatan Pasar", sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kerajaan Badung, sebuah kerajaan yang pernah berdiri sejak abad ke-19, sebelum kerajaan tersebut ditundukan oleh Belanda pada tanggal 20 September 1906, dalam sebuah peristiwa heroik yang dikenal dengan Perang Puputan Badung.

Kota Denpasar letaknya sangat strategis ditengah Pulau Bali-Kabupaten Badung. Terdiri dari 4 Kecamatan, 10 Kelurahan, 27 Desa dan 397 Dusun atau Lingkungan. Luasnya adalah 127,88 Km terdiri dari 880.000 jiwa dengan tingkat kepadatan 6.500 jiwa/Km. APBD Kota Denpasar 2016 adalah Rp. 2,5 T dengan hasil dari PAD sebesar Rp. 740 M. Anggota DPRD Denpasar berjumlah 45 orang. [caption id="attachment_377077" align="alignright" width="312"] Patung 4 muka di Kota Denpasar-Bali[/caption]

Kelebihan dan kekurangan penggunaan alat online system dari Bank maupun melalui alat e-pos, masalah tunggakan pajak dan penagihan melalui Kejaksaan dan Kepolisian, subyek atau Wajib Pajak dari Online System, proses pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan cara perhitungannya serta filosofi dan permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan adalah hal yang dibahas dan didiskusikan.

Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak memaparkan tentang gambaran umum Dinas Pelayanan Pajak dan menyampaikan hal-hal seperti visi dan misi, struktur organisasi dan hubungan koordinasi Dinas Pelayanan Pajak dengan instansi internal maupun eksternal serta realisasi penerimaan pajak per tanggal 22 November 2016 mencapai 83,65% dari target APBD-P (Rp.33,1 Triliun). Untuk PBB-P2 dari target 7,1 T realisasi penerimaannya mencapai 94.03%. [caption id="attachment_377078" align="alignleft" width="312"] Kunjungan DPRD Kota Denpasar ke DPP DKI[/caption]

Pajak Online yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta meliputi online pelayanan, online pengawasan, online pembayaran, dan online pendataan yang memiliki benefit antara lain meminimalkan interaksi Fiskus dengan Subyek atau Wajib Pajak.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan ini dapat meminimalisir wajib pajak datang ke kantor pajak sekaligus berkontribusi mengurangi kemacetan, baik melalui kerjasama Bank maupun alat e-pos.

Efektifitas dan kendala dalam penagihan pajak melalui bantuan hukum dan upaya perbaikannya juga dibahas.

Dinas Pelayanan Pajak DKI dalam upaya peningkatan penerimaan PPJ terus melakukan koordinasi dengan PLN sebagai WP tunggal di DKI Jakarta. Data rinci pelanggan masih belum didapatkan dari PLN. Target PPJ ditetapkan berdasarkan trend realisasi setiap tahun.

Acara ditutup dengan kunjungan DPRD Denpasar ke Bidang Tipda untuk melihat ruang monitoring pajak daerah. (Phn/Humas Pajak Jakarta). [caption id="attachment_377076" align="alignright" width="312"] DPRD Denpasar Bali melihat ruang monitoring Pajak Daerah di Bidang Tipda DPP[/caption]