Sesuai disposisi Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta menugaskan Kepala BPRD Provinsi DKI bersama Sekban, Kepala Bidang Tipda dan Kepala Unit PPLI menghadiri Gelar Pameran dan Simposium Pelayanan Publik Jawa Timur 2017 kerjasama Kemenpan RB, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Gresik.
Acara ini diselenggarakan selama tiga hari, tanggal 18-20 Mei 2017 di Gelora Joko Samudro Gresik. Terdapat 200 stand pameran yang ikut memeriahkan. Peserta terdiri dari seluruh SKPD Provinsi Jawa Timur, Kab/kota di Jawa Timur, instansi vertikal, dan BUMD.
Dalam acara ini diberikan penghargan kompetisi inovasi pelayanan publik 2017. Tercatat 3.054 inovasi pelayanan publik yang terdaftar melalui aplikasi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik). Animo instansi untuk mengikuti kompetisi ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, ada 515 inovasi yang dikompetisikan dan menghasilkan Top 99 dan Top 9. Pada 2015, meningkat menjadi 1.184 inovasi. Sementara tahun 2016, jumlah peserta meningkat menjadi 2.476 inovasi.
Didalam penyelenggaran pelayanan publik setidaknya terdapat tiga komponen yang harus bersinergi yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat harus berorientasi pada kemudahan, kecepatan, murah dan berkualitas terutama pelayanan pada kelompok-kelompok marginal.
Perbaikan pelayanan publik menjadi fokus kerja pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya perbaikan kualitas perizinan. Meskipun tingkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) dalam beberapa tahun terakhir mengalami perbaikan peringkat, terakhir peringkat 91 dan Presiden Jokowi menargetkan Indonesia berada di peringkat 40.
Kementerian PAN RB terus mendorong seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, khususnya yang terkait dengan pelayanan perijinan dan berhubungan dengan EODB, salah satunya dalam pelayanan perijinan di berbagai daerah.
Inovasi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada integritas dari SDM-nya. Apabila integritas dikolaborasikan dengan teknologi informasi (TI), maka inovasi tersebut dapat berguna bagi masyarakat, sehingga inovasi yang sudah dibuat dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
Pelayanan harus sama antara warga masyarakat, tidak boleh membedakan warga biasa dengan pejabat dan jangan sampai penyelenggara layanan membedakan satu dengan yang lainnya. Selain itu juga inovasi yang diciptakan oleh setiap daerah haruslah memberi kemudahan, memurahkan dan memberikan efisiensi.
Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Gresik diharapkan dapat memberi masukan dan informasi bagi para pengunjung yang juga banyak berasal dari pegawai pemerintah daerah dalam menerapkan inovasi di daerahnya masing-masing.
Pelayanan publik harus terus berinovasi, bukan hanya kepuasan semata, melainkan bagaimana pelayanan publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pelayanan perpajakan dan retribusi daerah.
Setiap pengunjung dapat mengambil pembelajaran dari setiap narasumber yang dihadirkan serta mendapat informasi dari setiap peserta booth pameran yang menyajikan inovasi pelayanan publik.
Melalui acara ini, diharapkan pelayanan kepada publik dapat semakin baik lagi, karena masyarakat ingin adanya perbaikan yang signifikan dalam pelayananan publik sehingga diharapkan setiap daerah yang hadir dalam kesempatan ini dapat menerapkan di daerahnya dan bekerja sama dengan stakeholder terkait demi terwujudnya pelayanan publik yang diharapkan masyarakat. (Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_377843" align="alignleft" width="480"] Kepala UPPLI dan Kabid TIpda BPRD mengikuti acara Gelar Pameran dan Simposium Pelayanan Publik Jawa Timur 2017[/caption] [caption id="attachment_377844" align="alignleft" width="480"] Stand Pameran Kendaraan Bermotor Samsat Jawa Timur[/caption]