Kota Bogor Upayakan Peningkatan PAD

Pajak PBB tidak bersifat progresif tetapi melihat luas tanah dan bangunan serta penggunaannya sehingga satu surat tanah satu untuk SPPT PBB. Jumlah SPPT PBB di Jakarta berjumlah + 1,6 juta SPPT dan sekitar 1,1 juta nya dibebaskan karena NJOP dibawah Rp. 1 Milyar. Tetapi untuk kawasan/penggunaan komersial dan tanah kosong tetap dikenakan PBB.

Komisi B DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan kerja guna berkonsultasi mendapatkan informasi tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak di Provinsi DKI Jakarta agar PAD Bogor dapat mencapai target. Rombongan dipimpin oleh Bapak Ir. Mardinus Haji Tulis selaku Ketua Komisi B (Jumat, 5/8/2016).

Hal-hal yang ditanyakan Komisi B Kota Bogor antara lain masalah Piutang PBB, NOP PBB yang tidak sesuai kondisi dilapangan, Pendapatan dari Pajak Restoran yang belum maksimal, cara menetapkan target pajak, Penerapan Pajak Parkir dan parkir on the street dan kompensasi layanan parkir ke pengelola gedung.

Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi didampingi oleh Satpel dan Staf serta Kasie Perencanaan Bidang Renbang menyampaikan paparan sekaligus menjawab pertanyaan yang diajukan dalam bentuk diskusi yang akrab.

Disampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang Komisi B Kota Bogor yang berkunjung ke Jakarta untuk mempelajari tentang upaya Dinas Pajak Jakarta mengelola pajak daerah. Selanjutnya disampaikan paparan tentang Dinas Pelayanan Pajak yang berisikan profil Dinas dengan visi misi dan jenis pajak yang dikelola serta jumlah pendapatan dari rencana dan proyeksi penerimaan sampai dengan Bulan Agustus 2016. [caption id="attachment_376401" align="aligncenter" width="512"] Paparan Kunjungan Komisi B Kota Bogor[/caption]

Penerapan Law Enforcement untuk pemungutan Pajak PBB terus dilakukan. Seperti bantuan penagihan melalui kerjasama dengan Kejati, pemasangan plang/spanduk/stiker bagi objek PBB yang menunggak serta perlakuan penagihan pasif melalui datang ke WP dan penyampaian surat himbauan hingga penagihan aktif melalui surat teguran dan peringatan hingga proses sita lelang.

Pajak Parkir sesuai Perda dikenakan untuk ruang parkir diatas 10 mobil dan 20 motor. Dalam kategori tersebut dikenakan retribusi parkir. Dinas Pelayanan Pajak menggunakan Pajak Online dan alat e-pos untuk membantu kontrol pemungutan pajak dan melengkapi sistem penerimaan pajak lewat program SP2D.

Kasie Perencanaan menambahkan tentang upaya DPP DKI menggali potensi pajak restoran dari objek restoran insidental di malam hari yang beromzet banyak, upaya mengatur pengenaan pajak parkir bagi parkir VIP dan Vallet Parking. DPP DKI tidak mengatur Pajak Parkir pada pengelola gedung tetapi dengan Wajib Pajak atau Operator Parkir.

Untuk Penetapan Pajak komponen yang dilihat adalah antara lain target inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang menjadi pertimbangan penerimaan PAD.

Komisi B Kota Bogor memberikan apresiasi atas penerimaan ini, walaupun terdapat perbedaan kondisi wilayah dan jumlah Wajib Pajak di Jakarta yang sangat besar tetapi dapat menjadi masukan berharga bagi upaya perbaikan penerimaan pajak di Kota Bogor.

Kota Bogor terkenal dengan Kebun Raya Bogor, yaitu sebuah kebun penelitian besar yang terletak di Kota Bogor, Indonesia. Luasnya mencapai 80 hektare dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Saat ini Kebun Raya Bogor ramai dikunjungi sebagai tempat wisata, terutama hari Sabtu dan Minggu. Di sekitar Kebun Raya Bogor tersebar pusat-pusat keilmuan yaitu Herbarium Bogoriense, Museum Zoologi, dan IPB.

Selain itu terdapat Istana Bogor, yaitu salah satu dari enam Istana Presiden Republik Indonesia yang mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan ini dikarenakan aspek historis, kebudayaan, dan fauna yang menonjol. Salah satunya adalah adanya rusa-rusa yang indah yang didatangkan langsung dari Nepal dan tetap terjaga dari dulu sampai sekarang. (Pohan/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376402" align="aligncenter" width="600"] Istana Bogor [/caption]