Kunjungan Dispenda Karimun-Kepri
Kunjungan Dispenda Kabupaten Karimun[/caption]
Dispenda Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (Kepri) mengadakan kunjungan ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016. Rombongan dipimpin oleh Kabid Penagihan dan Pembukuan H. Faizal. Maksud kedatangan adalah untuk berkonsultasi dalam menyusun Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pengurangan dan Penghapusan PBB-P2.
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2013 menerima tugas pelimpahan pajak pusat untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) sedangkan pemungutan PBB Perkebunan dan Pertambangan masih dipegang oleh Dirjen Pajak Pusat. Kabupaten Karimun mulai melaksanakan pemungutan PBB-P2 sendiri sejak tahun 2014 dan menghadapi kendala didalam penanganan piutang PBB-P2 yang begitu besar dengan banyak objek PBB-P2 tersebar di pulau-pulau Karimun, tetapi nominal ketetapan per objek PBB kecil nilainya. Andalan Pendapatan Kabupaten Karimun terbesar selama ini didapat dari pemungutan Pajak Galian C. Pada sektor pemungutan PBB-P2 belum didayagunakan secara optimal potensi pajak yang ada ditambah dengan beban tunggakan PBB-P2 terdahulu sebelum dilakukan pemungutan sendiri.
Kabupaten Karimun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Karimun terletak di Tanjung Balai Karimun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.984 km², dengan luas daratan 1.524 km² dan luas lautan 6.460 km² dengan 12 Kecamatan. Kabupaten Karimun terdiri dari 198 pulau dengan 67 diantaranya berpenghuni. Karimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 174.784 jiwa. Kabupaten Karimun Berbatasan dengan Kepulauan Meranti di sebelah Barat, Pelalawan dan Indragiri Hilir di Selatan, Selat Malaka di sebelah utara, dan Kota Batam di sebelah Timur.
Provini DKI Jakarta tidak memiliki sumber daya alam jadi sektor pajak menjadi andalan. DI Jakarta Pajak PBB-P2 sudah menjadi primadona baru mengalahkan Pajak PKB dan Pajak BBN-KB. Untuk merealisasikan pencapaian target penerimaan yang besar, jajaran Dinas Pelayanan Pajak mengupayakan strategi, antara lain melakukan pengurangan pokok pajak PBB-P2 dibawah tahun 2012 yaitu piutang pelimpahan PBB-P2 dari Dirjen Pajak dan pembebasan sanksi bunga. Upaya lainnya adalah terus melakukan pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak dan melakukan pencairan tunggakan pajak termasuk tunggakan PBB-P2 yang mana pada tahun 2016 ini sudah dibebaskan pengenaannya pada nilai NJOP dibawah Rp. 1 Milyar, tetapi tunggakannya tetap ditagih bahkan SPPT PBB tidak diterbitkan bila ada tunggakan PBB selama 3 tahun. (Phn).
[caption id="attachment_374871" align="alignleft" width="250"]
Kota Tanjung Balai Karimun[/caption]
