Jakarta, 15 Oktober 2024 - Bertempat di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta, hari ini berlangsung pertemuan penting antara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Direktur Utama PT Jasa Raharja, dan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya. Pertemuan ini membahas koordinasi dan harmonisasi langkah-langkah strategis terkait pengelolaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di wilayah DKI Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan membahas berbagai isu penting terkait optimalisasi layanan Samsat yang mencakup pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan asuransi kecelakaan lalu lintas. Kerja sama antara Bapenda DKI Jakarta, PT Jasa Raharja, dan Dirlantas Polda Metro Jaya sangat krusial dalam memastikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan.
Kepala Bapenda DKI Jakarta menyampaikan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan berbagai langkah ke depan dalam meningkatkan kualitas layanan Samsat dan terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan Samsat, sehingga masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam pembayaran pajak dan pengurusan dokumen kendaraan.
Direktur Utama PT Jasa Raharja menambahkan bahwa sinergi ini juga berfokus pada aspek keselamatan lalu lintas dan perlindungan asuransi bagi pengguna jalan di Jakarta. Dengan adanya koordinasi ini, kami berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan tepat sasaran bagi masyarakat, serta memastikan hak-hak masyarakat terhadap asuransi kecelakaan dapat dipenuhi secara cepat dan efisien.
Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya menegaskan akan terus memperkuat kerja sama ini, baik dari segi penegakan hukum maupun edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi tonggak untuk mewujudkan pelayanan Samsat yang lebih terintegrasi dan ramah bagi masyarakat DKI Jakarta, Melalui sinergi yang baik antara pemerintah daerah, kepolisian, dan pihak terkait, diharapkan peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai.