Seiring dengan perkembangan teknologi dan dalam rangka menyederhanakan proses dan keamanan transaksi
pembayaran, pelaporan, pelayanan dan pengawasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bahwa
berdasarkan pertimbangan tersebut Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan
Peraturan gubernur DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelaporan, Pelayanan, dan
Pengawasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Secara Elektronik.
Apa Itu E-BPHTB
Sistem pembayaran, pelaporan, pelayanan, dan pengawasan BPHTB elektronik, yang selanjutnya disingkat sistem
e-BPHTB, adalah sebuah sistem pengelolaan pemungutan BPHTB yang meliputi administrasi pembayaran, pelaporan,
pelayanan, dan pengawasan BPHTB secara elektronik yang terintegrasi dan akuntabel.
Bagaimana Cara Menggunakan E-BPHTB
Dalam penerapannya, semua permohona harus melalui link ebphtb.jakarta.go.id didalam E-BPHTB terdapat beberapa
layanan pengurusan permohonan BPHTB, diantaranya:
A. Permohonan Objek Pajak BPHTB
Layanan permohonan Objek Pajak yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Yaitu:
a.Pemindahan Hak karena
- Jual beli;
- Tukar menukar;
- Hibah;
- Hibah wasiat;
- Waris ;
- Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
- Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- Penunjukan pembeli dalam lelang;
- Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Penggabungan usaha;
- Peleburan usaha;
- Pemekaran usaha; atau
- Hadiah
b.Pemberian hak baru , karena
- Kelanjutan pelepasan hak
- Diluar pelepasan
B. Permohonan Non Objek Pajak
Layanan permohonan Non Objek Pajak yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan objek pajak yang tidak
dikenakan BPHTB yang diperoleh :
- Perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- Negara untuk untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- Badan atau perwakilan Lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- Orang pribadi atau badan karena wakaf;
- Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;
C. Permohonan BPHTB (Kurang
Bayar)
jika ditemukan terdapat kurang bayar maka Wajib Pajak diarahkan untuk melakukan proses Pembetulan
Permohonan BPHTB
Berikut ini terdapat 3 penjelasan secara lengkap mengenai langkah pengurusan permohonan BPHTB :
