Frequently Asked Questions

Tata Cara Pembayaran PBB & Pajak Daerah Lainnya Pemprov DKI Jakarta untuk Perusahaan Via KLIKBCA BISNIS

Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022. 

Dokumen Persyaratan Pelayanan Pajak Daerah merupakan standarisasi persyaratan administrasi yang memuat pemberitahuan persyaratan administrasi dalam pengurusan pajak Surat Keputusan Kepala DInas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 2927 Tahun 2015 Tentang Standardisasi Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah, diantaranya pesyaratan administrasi terhadap pajak:

- Pajak Hotel

- Pajak Hiburan

- Pajak Restoran

- Pajak Reklame

- Pajak Parkir

- Pajak Air Bawah Tanah

- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

- Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk melihat persyaratan dokumen secara lengkap silahkan download dibawah ini:

DOWNLOAD

Berikut Ini Materi Terkait e-SPPT PBB-P2 Tahun 2021

Berikut Materi Terkait e-SPPT PBB-P2 Tahun 2021

Berikut ini materi terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DKI Jakarta

Berikut ini materi terkait kebijakan Insentif Fiskal Daerah Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021.

Dalam menggunakan layanan daring (online), Wajib Pajak seringkali menjumpai kode error ataupun muncul pesan-pesan yang mengakibatkan proses layanan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berikut adalah keterangan penyebab terjadinya kode error atau munculnya pesan-pesan peringatan dan langkah-langkah penyelesaian apabila Wajib Pajak menemui kode error atau pesan peringatan pada saat menggunakan layanan daring.

Kode error dan pesan peringatan dibagi berdasarkan layanan daring yang ada:

1. Single Login / DJP Online
2. E-filing
3. E-billing
4. E-form