FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2016

08 Juni 2017
[caption id="attachment_377918" align="aligncenter" width="424"] Nara sumber dari BPRD, Satpol PP, Biro Hukum, Bappeda, perwakilan Parpol, PTUN, Humas Polda Metro, KSPI, LSM dan Tokoh Agama.[/caption]

Demokrasi merupakan indikator semakin majunya tatanan politik dan kehidupan berbangsa suatu negara. semakin stabil suatu negara semakin maju perekonomiannya dan ini bisa mempengaruhi transaksi keuangan masyarakat dan pada gilirannya akan mempengaruhi pajak dan retribusi sebagai komponen utama pendapatan daerah.

BPS Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk pembuatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2016 di Hotel Grand Mercure Harmonie pada hari Rabu, 7 Juni 2017 dan dibuka secara resmi oleh Kepala Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta membuat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) setiap tahunnya. UNDP PBB dan Pemerintah RI menyusun IDI sejak 2009 untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Saat ini sudah memasuki pembuatan IDI untuk tahun 2016.

IDI adalah indikator komposit yang dibuat untuk mengetahui tentang perkembangan aspek demokrasi di Indonesia yang terdiri atas 3 aspek,11 variabel dan 28 indikator yaitu:

1. Aspek kebebasan sipil (civil liberty) dengan 4 variabel dan 10 indikator.

2. Aspek Hal-hak politik (political rights) dengan 2 variabel dan 7 indikator.

3. Aspek Lembaga Demokrasi (institution of democracy) dengan 5 variabel dan 11 indikator.

Metodologi pengumpulan datanya melalui review koding surat kabar “warta kota”untuk berita tahun 2016, review (koding) dokumen dari institusi demokrasi, instansi, lembaga, Parpol, Focuss Group Discussion (FGD) yaitu forum diskusi tentang kejadian politik di tahun 2016 lalu dan wawancara/indepth interview dengan para pakar dan narasumber. [caption id="attachment_377919" align="aligncenter" width="424"] Kepala Bakesbangpol DKI Darwis M. Adji membuka acara dan memberikan paparan pemanfaatan IDI[/caption]

Provinsi DKI Jakarta meraih rangking 1 pada tahun 2014 dan tahun 2015 sebagai Provinsi paling demokratis di Indonesia. Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mencerminkan baik atau tidaknya fungsi demokrasi di dalam negeri dengan skala 0-100. Semakin mendekati 100, berarti peran pemerintah dan masyarakat mem¬bangun demokrasi semakin baik. Sebaliknya, semakin mendekati nol berarti fungsi demokrasi makin menemui banyak hambatan.

Ada beberapa faktor yang menjadi penentu menurunnya indeks demokrasi nasional, antara lain peran DPRD, peran partai politik, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan, dan peran birokrasi pemerintah daerah.

Sementara itu, ada tiga indikator yang termasuk ke dalam variabel kebebasan sipil yang cenderung menurun setiap tahun, ketiganya adalah tentang aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya, tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan berkeyakinan. Selain itu, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok pada kelompok lain terkait ajaran agama.

BPS sudah melakukan penelitian/survey mengenai tingkat kemajuan demokrasi Indonesia setiap tahunnya sejak 2009. Ada pun angka nasionalnya cenderung naik turun dari tahun ke tahun. Pada 2009 indeks demokrasi Indonesia mencapai poin 67,30, pada tahun berikutnya (2010) turun menjadi 63,17. Tahun 2011 terjadi sedikit peningkatan di angka 65,48, untuk kemudian turun lagi ke titik 63,72 di tahun 2013. Sementara, indeks demokrasi Indonesia pernah mencapai angka 73,04 di tahun 2014, untuk kemudian kembali mengalami penurunan di 2015 menjadi 72,82.

Nara sumber yang hadir kemarin diantaranya dari BPRD, Satpol PP, Biro Hukum, Bappeda, perwakilan Parpol, PTUN, Humas Polda Metro, KSPI, LSM dan Tokoh Agama.

Pemerintah berharap ke depan, perlu usaha keras dari para pemimpin partai politik, aktivis politik, dan warga negara secara umum, untuk bersama-sama membangun budaya politik yang betul-betul demokratis. perpecahan politik bisa dijadikan sebagai pintu perpecahan, mengingat budaya politik yang terasa hangat menjelang dan pasca Pilgub DKI Jakarta kemarin. (Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_377920" align="alignleft" width="424"] Suasana Diskusi IDI 2016[/caption]

TAGS: