Pelayanan Terpadu

FGD Transformasi Digital Pendapatan Daerah PKB dan BBNKB Provinsi DKI Jakarta 2021

24 Februari 2021

Dalam rangka ikut mendorong terwujudnya Jakarta yang bahagia warganya dan maju kotanya, Badan Pendapatan Daerah kembali memperluas pelaksanaan Digitalisasi Pendapatan Daerah. Kali ini Transformasi Digital menyasar pelayanan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan kualitas kemudahan layanan publik dan perluasan pemanfaatan teknologi.

Upaya ini diawali dengan melakukan diagnostik layanan pembayaran Bea Balik Nama dan Pajak Kendaraan Bermotor dan yang dilaksanakan oleh tim Pusilkom Universitas Indonesia sebagai salah satu wujud nyata kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan komunitas akademik.

Diagnostik ini bertujuan untuk memotret kondisi nyata layanan perpajakan di sektor kendaraan bermotor melalui kacamata akademis yang obyektif dan independen, sebagai titik tolak untuk membangun layanan publik yang lebih memuaskan harapan masyarakat dan menjawab tantangan teknologi.

Sebagai wujud semangat Jakarta sebagai city of collaboration, turut hadir dalam kegiatan FGD Transformasi Digital Pendapatan Daerah terkait Kendaraan bermotor ini para stakeholder terkait, diantaranya perwakilan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang memaparkan Konsep Sistem Digital Samsat Nasional, Dinas Kominfotik melalui Direktur Jakarta Smart City yang mempresentasikan Mobile Application JAKI sebagai platform bagi berbagai aplikasi Bapenda, dan Kepala PUSIKOM UI yang memaparkan hasil Diagnostik layanan pembayaran Bea Bbalik Nnama dan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Bapenda saat ini.

Turut hadir selaku penanggap, Ir. Agus Rahardjo, MBA selaku penasihat Kapolri dan Ketua KPK RI periode 2016-2020, serta Komjen (Purn) Oegroseno, mantan Wakapolri, selaku Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Kehadiran kedua tokoh senior yang sarat pengalaman di bidangnya ini diharapkan dapat memperkaya wacana dan wawasan diskusi yang dilaksanakan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan program kerja yang konkret.

Selain itu, mitra Bapenda seperti Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta selaku Penggerak Digitalisasi Keuangan Pemerintah Daerah juga turut hadir bersama Bank DKI sebagai mitra yang akan mendorong terwujudnya Tabungan Pajak (Tax Savings) melalui aplikasi mobile JakOne. Demikian juga Pimpinan Asuransi Jasa Raharja Cabang DKI Jakarta serta segenap stakeholder utama wajib pajak kendaraan bermotor dari Gaikindo dan asosiasi terkait lainnya. Hadir pula, seluruh Kepala SAMSAT beserta jajaran di lingkungan kerja Provinsi DKI Jakarta dan Tim Korsupgah Wilayah II KPK RI dalam rangka monitoring dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI.

Hal kunci yang digarisbawahi bersama oleh para nara sumber dan pembicara dalam FGD ini adalah bahwa Bapenda Provinsi DKI Jakarta mendukung penerapan Samsat Digital Nasional sepanjang hal tersebut tetap dimaknai terbukanya peluang bagi daerah untuk tetap berinovasi membangun sistem pendukung sesuai karakteristik daerahnya dengan tetap menjaga komitmen integrasi data secara nasional. Sistem pendukung ini penting sebagai alternatif pilihan bagi wajib pajak jika sistem utama terkendala dan sekaligus sebagai solusi layanan bagi daerah yang memiliki ragam kebijakan pendapatan daerah yang bersifat khusus.

Di Provinsi DKI Jakarta misalnya, sedang dan akan diterapkan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor, denda emisi, pajak parkir dan konsep mobile payment berbasis tax-saving dan lainnya yang berbasis mobile application JAKI sesuai tuntutan e-literasi dan IT readiness warganya serta visi Jakarta sebagai Smart City.

Inisiatif digitalisasi ini diharapkan juga menjadi terobosan untuk mewujudkan layanan publik yang lebih efektif, efisien dan lebih berintegritas dan yang terpenting mendukung terwujudnya kepatuhan pada protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Masyarakat sudah lama merindukan hadirnya pembayaran pajak yang mudah, murah dan menyenangkan. Inovasi seperti, e-TBPKB dan pengesahan dalam format digital, notifikasi dan reminder eletronik, serta multi-chanel payment yang bisa dilakukan secara fleksibel, i.e. pembayaran dapat dilakukan lebih awal atau dalam skema beberapa waktu sekaligus (tax credit), menjadi fitur utama yang diharapkan masyarakat.

Sikap saling mendukung dan sinergi dari semua pemangku kepentingan menjadi kunci sukses mewujudkan digitalisasi layanan pendapatan daerah, khususnya yang dikelola SAMSAT. Bapenda Pemprov DKI berkomitmen mendorong terwujudnya hal tersebut dalam pengembangan sistem digitalisasi pendapatan sektor kendaraan bermotor yang diharapkan selesai dibangun di tahun 2021.

[caption id="attachment_381127" align="aligncenter" width="955"]