Jakarta Naik 10 Peringkat Jadi Kota Paling Layak Huni ke-132 di Dunia, Ini Peran Pajak Kamu di Baliknya!
Kabar baik untuk warga Jakarta! Tahun 2025, Jakarta resmi masuk peringkat ke-132 dari 173 kota di dunia dalam Global Liveability Index yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU), naik 10 peringkat dibanding tahun lalu yang berada di posisi 142.
Pencapaian ini bukan kebetulan. Di balik angka itu ada jalan-jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih terjangkau, layanan kesehatan yang lebih luas, dan transportasi yang terus berkembang. Dan semua itu sebagian besarnya dibiayai dari pajak daerah yang kamu bayar setiap tahun.
Jakarta Naik 10 Peringkat — Apa Kata EIU?
Global Liveability Index adalah survei tahunan yang diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit (EIU), lembaga riset bergengsi milik kelompok media The Economist. Survei ini menilai 173 kota di seluruh dunia berdasarkan lima kategori:
Stabilitas (25%) — keamanan dan kondisi sosial-politik
Kesehatan (20%) — kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan
Budaya & Lingkungan (25%) — ruang publik, budaya, dan kualitas lingkungan hidup
Pendidikan (10%) — akses dan mutu pendidikan
Infrastruktur (20%) — transportasi, utilitas, dan fasilitas kota
Jakarta mendapat skor 62,9 dari 100 pada 2025 (naik 2,5 poin dari tahun sebelumnya). Beberapa faktor yang mendorong kenaikan ini adalah perkembangan dalam stabilitas kota, pendidikan dan infrastruktur transportasi publik.
Baca juga: Makin Mudah! Ini Daftar Channel Pembayaran Retribusi Jakarta
Dari Pajak Kamu, Untuk Kota Kita
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelola APBD sebesar Rp91,86 triliun pada tahun 2025, dan pajak daerah menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah yang membiayai seluruh program dari pemerintah.
Begini wujud nyata pajak kamu di kehidupan sehari-hari:
🎓 Pendidikan: Bukan Lagi Privilege, Tapi Hak Semua Anak Jakarta
Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan senilai Rp19,75 triliun atau 26,59% dari total belanja daerah (melampaui kewajiban minimal 20% yang ditetapkan undang-undang).
Dana ini mengalir ke program-program yang langsung dirasakan warga, seperti:
Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus — Rp3,25 triliun, membantu ratusan ribu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa sekolah
Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) — Rp306 miliar, memberikan beasiswa bagi mahasiswa Jakarta yang berprestasi namun terkendala biaya
Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK — Rp15,74 miliar, memfasilitasi murid SMK mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri
Rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan — Rp1,29 triliun, agar anak-anak belajar di lingkungan yang layak dan aman
🏥 Kesehatan: Sakit Tidak Harus Bikin Kantong Jebol
Pajak daerah juga menjadi fondasi sistem kesehatan Jakarta yang terus diperkuat:
BPJS Kesehatan — Rp2,38 triliun, menjamin warga Jakarta mendapat akses layanan kesehatan
Pembangunan fasilitas kesehatan — Rp322,48 miliar, menambah dan memperluas puskesmas serta rumah sakit
Penyedia alat kesehatan — Rp362,39 miliar, memastikan alat kesehatan yang dibutuhkan cukup untuk masyarakat Jakarta
Pemeliharaan fasilitas kesehatan — Rp362,39 miliar, memastikan fasilitas kesehatan yang ada bisa memberikan pelayanan optimal
🚌 Transportasi: Kota yang Bergerak Lebih Lancar
Salah satu faktor yang dinilai EIU adalah infrastruktur transportasi. Jakarta terus menginvestasikan pajak daerah, beberapa diantaranya adalah:
Jak Lingko — sistem integrasi transportasi publik yang menghubungkan MRT, LRT, TransJakarta, dan angkutan kota dalam satu ekosistem
Penanggulangan banjir — Rp6,05 triliun dialokasikan untuk memastikan jalan dan kawasan pemukiman tidak lumpuh saat musim hujan
Penanganan Kemacetan — Rp9,73 triliun untuk memperlancar mobilitas warga
Penanganan Sampah — Rp3,08 triliun agar Jakarta tetap bersih dan nyaman ditinggali
💼 Lapangan Kerja & Pemberdayaan Warga
Jakarta juga terus berinvestasi dalam sumber daya manusia warganya, seperti:
Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri — pemberdayaan masyarakat untuk menjadi wirausahawan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Jakarta dengan anggaran Rp16,32 miliar
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan dan Mobile Training Unit (MTU) — pelatihan kejuruan yang mendatangi warga, dengan anggaran Rp90,77 miliar
Pameran Bursa Kerja (Job Fair) — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp9,18 miliar untuk kegiatan ini
Peringkat 132 Baru Permulaan
Naik 10 peringkat dalam satu tahun adalah pencapaian yang signifikan. Tapi masih ada perjalanan panjang. Gubernur Pramono Anung sendiri menegaskan komitmen untuk terus memperkuat pendapatan daerah, bukan untuk sekadar mengumpulkan angka, tapi agar setiap rupiah pajak bisa dikembalikan ke warga dalam bentuk kota yang lebih layak huni.
Kamu Bagian dari Perubahan Ini
Setiap kali kamu membayar pajak kendaraan, membayar PBB, atau memenuhi kewajiban BPHTB, kamu bukan sekadar memenuhi kewajiban hukum. Kamu ikut membiayai sekolah tetangga, jalanan yang lebih mulus, puskesmas yang lebih dekat, dan taman yang lebih hijau. Peringkat ke-132 hari ini bisa jadi peringkat ke-100 esok hari kalau kita semua konsisten berkontribusi. Bayar pajak tepat waktu, untuk Jakarta yang lebih layak huni untuk kita semua!
