JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta memberikan keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai
bentuk perhatian terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kesempatan
yang lebih luas untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kebijakan ini diharapkan
dapat membantu meringankan beban pembayaran pajak kendaraan bermotor, khususnya bagi masyarakat yang belum melakukan
daftar ulang kendaraannya, serta mendorong tertib administrasi perpajakan di Jakarta.
Pemberian keringanan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1169 Tahun 2026
tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, yang ditetapkan
pada 18 November 2026.
Adapun besaran keringanan
pokok PKB bagi kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang
pribadi adalah sebagai berikut:
•
5% untuk kendaraan
pertama.
• 20% untuk kendaraan kedua.
• 25% untuk kendaraan ketiga.
• 30% untuk kendaraan keempat.
• 35% untuk kendaraan kelima
dan seterusnya.
Sementara itu,
untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh badan, diberikan keringanan pokok PKB sebesar 5%.
Pemberian keringanan ini dikecualikan
bagi kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk
angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam
kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, serta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyampaikan bahwa kebijakan ini
diharapkan dapat memberikan kemudahan sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas
peran masyarakat dalam mendukung pembangunan Jakarta.
“Jakarta
adalah milik kita semua. Setiap warga memiliki peran, dan setiap kontribusi
masyarakat sangat berarti
bagi kota ini. Melalui keringanan ini, kami berharap
masyarakat dapat merasa lebih
terbantu dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraannya. Karena dari langkah
sederhana dan kepedulian kita bersama,
Jakarta dapat terus tumbuh menjadi
kota yang lebih
baik bagi semua,” ujar Lusiana.
Keringanan pokok PKB diberikan secara
jabatan melalui penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak daerah kepada
wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak selama periode
berlakunya kebijakan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengajukan
permohonan khusus.
Kebijakan ini
mulai berlaku pada 21 November 2026 dan
dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran
PKB hingga 31 Desember 2026.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta berharap masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Setiap kontribusi memiliki arti, dan bersama
masyarakat, Jakarta terus tumbuh menjadi kota yang lebih baik untuk kita semua.
Untuk informasi lebih lanjut,
masyarakat dapat mengakses situs resmi Bapenda DKI Jakarta di
bapenda.jakarta.go.id atau menghubungi layanan call center informasi pajak
daerah di nomor 1500-177.
Pusat Data dan Informasi Pendapatan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta